Pemilu, dan Budaya Politik Individual

Oleh Adi Arwan Alimin

(Komisioner KPU Provinsi Sulbar)

HAK suara di pemilu merupakan bagian dari satu standar internasional. Itu merupakan jaminan bagi setiap orang untuk dapat memilih, dan juga dipilih dalam masyarakat demokratis.

Batas-batas keterpilihan ini harus jelas dan ditetapkan, sehingga daerah pemilihan relatif setara dalam kekuatan pemilih. Keadaan itu akan membuat setiap pemilih memberikan suara yang memiliki tingkat kesetaraan setinggi mungkin. Persaingan di daerah pemilihan yang memiliki populasi setara (Equi-populous) juga memungkinkan pemilih memiliki hak suara yang sama, dan sejajar dalam pemilihan wakil rakyat.

 

Konsep ideal tersebut sedang dirunut dalam relasi sosial yang terus berkembang. Meski politik kekerabatan dewasa ini cukup menjadi banyak perbincangan, namun hak suara bagi setiap orang tetap saja menjadi hak mutlak. Apabila ingin mengetahui hubungan sikap politik dan non-politik dengan pola-pola perkembangan, maka hal itu harus dapat dipisahkan secara jernih.

 

Yang terus disadari bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada dasarnya memiliki kecenderungan yang bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang ada memaksa tumbuhnya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat yang kerap disebut sebagai akar rumput. Masing-masing dipisah melalui tatanan hirarkis yang ketat. Sehingga kebanyakan orang masih setia mengekspresikan diri kepada penguasa dalam ragam tingkah.

 

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Pendekatan struktural semacam inilah yang  lalu melahirkan konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu dan lain sebagainya.

 

Menurut Efriza dalam Political Explorer (2012:492) struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa juga nasionalisme. Semua aspek tersebut diprediksi mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

 

Stratifikasi sosial dalam kehidupan politik dapat kita lihat dari beberapa kecendrungan, antara lain patronase, dan neo-patrimoniaalistik. (lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik). Budaya politik masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat itu.

Kecendrungan patronage, pola hubungan ini merupakan salah satu budaya politik yang menonjol, termasuk di Sulawesi Barat. Bentuknya bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam itu dapat ditelusuri dilingkup pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

Tak heran, masih banyak diantara keluarga kita yang meminta pendapat untuk memilih siapa di pemilu legislatif atau pemilu gubernur pun bupati. Mereka tidak berarti tak memiliki kemampuan memilih, tapi lebih disebabkan adanya pengaruh secara personal yang memungkinkannya untuk mengambil keputusan yang sama. Atau paling tidak untuk membuat komparasi sebelum menjatuhkan pilihan.   

Orientasi politik individual  semacam itu dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, kelekatan dan sempitnya cara menilai obyek atau mungkin peristiwa politik. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap warga Negara mengenai respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang ada masih memerlukan patron, dan itu ditentukan oleh budaya di lingkungannya.

Sejauh ini penulis, masih terus mendapat pertanyaan atau dimintai pandangan tentang siapa yang mesti dipilih. Tentu saja amat sulit, dan tidak boleh mengarahkan pilihan pada orang per orang, kecuali terus membangun persepsi yang lebih baik pada budaya politik agar mampu mempengaruhi penerimaan warga pada putusan-putusan politik, dan konteks perilaku politik yang dibingkai sistem politik yang ada. Bukankah pemilih terus belajar dan menilai usai memilih?

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam hal ini sistem politik. (lihat http://id.shvoong.com/law-and-politics).

Efriza membagi tiga objek orientasi politik individual, yakni sistem politik secara umum, pribadi sebagai aktor politik dan bagian-bagian dari sistem politik. Pendekatan atau kombinasi ini tentu saja dapat ditautkan dengan aspek-aspek lain seperti kognisi, afeksi dan evaluasi.

 

Pada sistem politik, perhatian utamanya pada sistem sebagai suatu keseluruhan, termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi terhadap daerah atau bangsa seberapa besar atau kecil. Dan seberapa kuat dan lemah.

 

Objek pribadi sebagai aktor politik meliputi isi dan kualitas, bukan isi tas pribadi. Yang mengikat kewajiban politik seseorang pada norma-norma, serta kompetensi setiap orang dalam berhadapan dengan sistem politik. Sikap ini berkaitan dengan rasa percaya diri, dan permusuhan yang biasa menyeruak di masyarakat.  

 

Dalam realitas sehari-hari rasa percaya diri atau ego kelompok dan sikap bermusuhan sering menjadi pemandangan dalam bentuk kualitas politik, yakni antara kerja sama dan konflik. Dua hal ini dapat dibangun dalam bentuk kerja sama, tetapi juga kerap (dapat) diarahkan pada suatu benturan kepentingan yang berujung konflik politik.  

Di tengah konsentrasi menuju Pemilu 2014, yang diharap akan menjadi agenda berkala yang jauh lebih baik dan berkualitas dari siklus lima tahunan sebelumnya, kita berharap agar pertanyaan-pertanyaan, apakah pengetahuan  yang dimiliki seseorang atau masyarakat tentang Negara dan sistem politik telah jauh lebih baik atau tidak. Dapat dijawab dengan secara tuntas.

 

Sebab budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan interaksi yang ada di masyarakat itu sendiri. Proses yang dikenal sebagai sosialisasi politik, dimana anggota masyarakat mengalami, menyerap dan menghayati nilai-nilai politik yang saling mempengaruhi.

 

Peta jalan untuk mewujudkan tatanan demokrasi memang masih lapang, berliku dan rumpang. Untuk itu pendidikan politik yang terus-menerus sangatlah penting, dan tak boleh berhenti. Termasuk melalui catatan singkat semacam ini. (*)

 

Mamuju, 18 Juli 2013

 

  

 

  

 

2 thoughts on “Pemilu, dan Budaya Politik Individual

  1. Bang Didi mengatakan:

    Trim’s…. tulisan ini sudah menginspirasi saya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s