Pesta Demokrasi Bukan Pesta Biasa

Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi. Perjamuan ini tidak biasa-biasa saja, sebab pesertanya bukan sembarang orang, dan melibatkan partisipasi pemilih potensial yang juga sangat besar. Dengan pelibatan publik yang besar, biaya yang sangat berlimpah, perhelatan  akhirnya hanya bisa menjangkau mereka yang memiliki fulus tak terbatas hingga membuat perayaannya menjadi mahal, dan tak terbeli.

Meski demikian praktek demokrasi ini tanpa kritik. Bukan sekadar prosesnya yang lama, tapi hasil akhir dari pesta ini pun kerap tidak sesuai ekspektasi masyarakat yang berharap setiap pesat selalu berakhir dengan ending kebahagian.  Demokrasi yang berbiaya tinggi ini berbentuk penjaringan atau seleksi pejabat dan wakil rakyat melalui pemilu legislatif di DPR, DPD, DPRD maupun pemilihan kepala daerah.

Setiap calon yang hendak mengadu nasib baik harus mengeluarkan modal ratusan juta rupiah hingga miliaran. Semakin tinggi capaian kedudukan yang hendak direngkuh, makin tinggi pula biaya yang mesti digelontorkan. Menurut Kacung Marijan dalam Demokrasi versus Efisiensi lihat www.unisosdem.org, paling tidak ada dua faktor penting yang membuat calon pejabat harus mengeluarkan biaya besar.

Pertama, desain pemilihan pejabat publik saat ini dibuat seperti pasar. Persaingan dibuat menjadi sangat terbuka. Siapapun boleh menjadi calon di pemilu dan pemilukada. Konsekuensinya, mereka yang hendak menjadi pejabat publik harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendongkrak perolehan suara.

Hal itu berbanding lurus dengan biaya iklan yang disiapkan. Partai politik yang memperoleh kursi yang lebih banyak cenderung mengeluarkan biaya politik yang juga sangat besar. Kedua, berkaitan dengan perilaku pemilih. Dalam lima tahun terakhir, perilaku pemilih di Indonesia cenderung rasional. Pemilih rasional ini harus dibagi dalam dua kelompok, yakni pemilih rasional program, dan pemilih rasional material.

Pemilih rasional program mereka yang menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan kebijakan program yang ditawarkan calon atau kandidat. Sementara pemilih rasional material mereka yang hanya berpikir jangka pendek. Ungkapan Ada Uang, Abang Sayang mungkin istilah yang tepat bagi contoh ini.

Pada konteks sosial selama ini, tidak sedikit pemilih terpaksa mengambil jalan pintas dengan hanya melakukan politik transaksional. Mereka akan mengambil semua sodoran materi dari calon, sementara hak suara mereka untuk satu orang. Di sisi ini seharusnya seseorang yang ingin maju sebaiknya menimbang dengan matang, dimana seharusnya mereka menabur uang, dimana semestinya hanya mengadu argumentasi.

Kecerdasan pemilih dengan pikiran pendek, sebenarnya belajar dari anggapan, calon yang berorientasi membeli suara pemilih harus diperlakukan dalam perilaku transaksi jual beli. Uang sebanyak Rp50.000-Rp150.000 untuk setiap banderol suara jumlah materi yang tidak sedikit.

Perhitungannya pasti mempertimbangkan bilang pembagi pemilih. Makin luas daerah pemilihan, hitungan untung-rugi pun jelas. Biaya ini hanya untuk item hari H pemilihan, lalu berapa yang mesti dikeluarkan untuk semua tahapan yang berjalan sejak seseorang berniat menjadi calon?  Untuk meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kabupaten saja dompet harus berukuran 10 inci penuh uang merah.

Mengapa proses politik demikian mahal, disamping sangat terbuka, Indonesia juga tengah berada pada euforia kebebasan, yakni sebuah tahap broadening democrasy. Dimana setiap orang merasa bebas berbuat dan mengatakan apa saja setelah lepas dari rezim yang membelenggunya beberapa dekade. Keadaan ini menggiring warga bangsa ke dalam patologi politik yang parah. Ketika setiap orang merasa mampu, asal memiliki uang, hak-hak politik pihak lain seringkali mengalami benturan serius.

Lihat saja daftar calon anggota legislatif di beberapa partai politik. Bila kita cukup cermat menilai, maka akan ditemukan daftar nama dan wajah yang sama sekali asing dari siklus lingkar sosial kemasyarakatan, entah dalam aktifitas apapun. Tapi kemudian tiba-tiba menjadi calon peserta dari pesta yang amat besar ini. Hal itu juga sebenarnya tak bisa disalahkan, karena untuk menjaring sumber daya yang lebih berkualitas, sulitnya bukan main.

Sudah saatnya kita memasuki tahap deepening democrasy, dimana kualitas demokrasi menjadi tujuan utama. Wartawan senior Jakob Oetama pernah mengemukakan, demokrasi kita hingga sekarang baru mencapai level demokrasi parlemen: demokrasi pale; demokrasi yang baru omong doang. Tahapan kita, katanya, baru talking democrasy, belum working democrasy.

Secara kuantitas demokrasi di daerah sebagai contoh paling dekat, memang baru sebatas buncahan angka-angka signifikan. Tidak sedikit, para pensiunan yang hendak menjadi caleg mengatakan ke penulis, hanya sekadar ingin mengisi waktu tersisa sebab masih merasa memiliki ruang untuk mengabdikan diri bagi negara. Apakah tidak ada waktu yang cukup untuk mengadi ke negara saat tanda tangan masih laku di masa lalu?

Atau, pendapat aktivis yang mengaku bosan berteriak di tepi jalan, dan memilih lajur ke parlemen. Kita kemudian dijalari pertanyaan, dan kenyataan betapa ada yang orang yang seharusnya naik kelas di mata kita, lalu kemudian ingin pindah kelas hanya karena mengejar job yang diduganya akan lebih menguntungkan. Hitung sendiri berapa orang yang menawarkan untuk dipilih di pinggir-pinggir jalan, atau bahkan di pepohonan hari ini?

Jadi secara kuantitas demokrasi dapat ditandai dengan berbondong-bondongnya orang ke partai politik untuk menjadi caleg, atau hendak menjadi calon bupati dan wakil bupati. Sebagai perbandingan dari beberapa data yang ada, setiap orang yang hendak menjadi calon bupati atau wali kota mesti membelanjakan dana antara Rp7,5 miliar sampai Rp25 miliar.

Kalau Anda ingin jadi gubernur? Estimasi anggaran minimal dikisaran Rp25 miliar hingga Rp75 miliar. Tapi untuk kabupaten yang terbilang kecil, seorang calon dapat memenangkan pemilukada dengan biaya hanya Rp15 miliar. Apa yang bisa dibayangkan dengan gelontoran materi sebanyak itu. Siapapun yang mengeluarkan uang dan memenangkan pertarungan ia jelas akan memikirkan lebih awal bagaimana mengembalikan modal, yang mungkin saja hasil hutang, titipan kapital dan gadai politik kandidat.

Setiap orang yang hendak menggelar pesta sebaiknya memperhitungkan dengan baik estimasi anggaran, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Jangan sampai hanya membuang garam ke laut. Atau seperti meniup asap ke udara. Jangan sampai Anda terjerumus dalam strategi konsultan komunikasi yang hanya ingin mengisap pundi-pundi keuangan.

Betapa banyak political marketing yang gagal memaknai audiens. Lihatlah sirkuler, spanduk atau baliho yang dipasang bakal kandidat dimana-mana, tidakkah sebagian diantaranya memucat, atau hanya menarik ala tafsir tukang desain di percetakan. Bukan hasil riset lapangan, kecuali suapan tersanga-sanga tim yang ingin sukses sendiri.  Kesadaran ruang menjadi urgen.

Gunakan policy sebagai hal yang bisa dijual ke publik. Warga pemilih harus dididik dengan pengetahuan politik agar memiliki kecerdasan dan tanggung jawab sebagai pemilih. Inti dari kehidupan bernegara adalah demokrasi yang tumbuh dan dikembangkan dalam konteks yang membebaskan dan memperkuat masyarakat. Yang utama sesungguhnya bagaimana menciptakan relasi sosial yang kuat dan mencerdaskan, agar tidak ada lagi orang yang mendadak caleg.

Karena pesta demokrasi bukan resepsi biasa-biasa saja, setiap orang yang hendak bersambang di dalamnya, harus mampu memangkas biaya politiknya. Kita tentu tidak berharap kualitas tinggi yang ingin dicapai dari siklus pemilu, tidak berubah menjadi huru-hara yang membuat gaduh. Marketing politik memang penting, biaya politik pun tak terhindarkan. Tetapi kita juga membutuhkan figur yang berani melawan arus politik transaksional.

Schumpeter (Ryaas Rasyid, 2007:34) menjelaskan, demokrasi bermakna adanya kesempatan bagi rakyat untuk menerima dan menolak orang-orang yang memerintah mereka. Sejatinya pemilu menjadi sebuah mekanisme untuk menyeleksi pemimpin, tetapi pada saat yang sama mencegah terjadinya kesewenang-wenangan sang pemimpin setelah berkuasa. Faktanya, pesta besar ini selalu saja tergelincir ke perangkap majority rule yang tak terkendali. (*)

Mamuju, 5 Maret 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s