Membaca Peran Radio Publik di Sulbar

RADIO tidak akan ada matinya. Itu pandangan awal yang hendak saya paparkan dalam mengamati proses perjalanan medan komunikasi ini sejak semula diciptakan. Umur media komunikasi ini telah seabad lebih, dan tetap eksis hingga era teknologi canggih.
Para penemu frekuensi radio mungkin tidak akan pernah menduga bahwa apa yang telah mereka rintis, akan terus menitis dalam beragam kepentingan sindikasi media, pun akan mampu bertahan dan bermetamorfosis di sejumlah program mutakhir. Radio yang dahulu hanya dipakai untuk kepentingan peperangan, atau hiburan, atau bentuk hubungan konvensional ala masa lalu, kini memasuki area bisnis yang memungkinkan radio memeroleh pendapatan (keuntungan) bagi kelangsungan programnya.
Sejak kecil penulis telah sangat akrab dengan kotak ajaib yang dahulu disebut dapat berbicara. Di usia SMP penulis malah berupaya keras untuk membeli radio dual band dengan uang saku yang dikumpulkan cukup lama. Tahun 1980-an radio merajai udara dengan ragam informasi dan hiburan yang tentu saja tidak seheboh, dan sekreatif dewasa ini. Seingat penulis, di rumah waktu itu telah ada televisi hitam-putih bermerek Jhonsons dengan kaki empatnya. Bandingkan dengan televisi model flat era tahun 2000-an.
Kembali ke radio. Perkenalan saya dengan radio dimulai karena sering mendengar dialog pak Kyai dan Daeng Naba di RRI Makassar, Gamasa, atau Radio Simpati. Itu dulu, sebab pada perjalanannya kemudian Radio Suara Sawerigading Wonomulyo menjadi satu-satunya radio paling favorit di telinga penulis. Konten lokalitas radio yang awalnya bernama Radio Panama itu sangat menyentuh dan gandrung dipemirsanya, program Pua Kaco dan Waq Goncing di Sawerigading adalah contoh betapa kita amat terhibur dengan nuansa lokal. Saat usia dewasa penulis bekerja di Sawerigading sebagai jurnalis radio network Unesco.
Di Marcony FM Majene, juga ada dialog Sang Puaq yang kerap membuat pendengar terpingkal-pingkal. Dialek Banggae oleh penyiar yang diperankan Ifrad Welly sangat diterima masyarakat. Penggunaan medium lokal baik dari segi isi siaran atau citra yang dibangunnya adalah semangat otonomi, walau konteks politik otonomi daerah jauh dari pikiran dan tendensi mereka.
Dua radio swasta yang telah lama eksis itu menempati urutan tertentu dan tak tergantikan. Mengapa? Sebab di sana ada proksimiti atau kedekatan kultural yang mereka bangun, meski akhir-akhir ini penulis cukup canggung mendengar sejumlah radio lokal kita yang amat kejakarta-jakartaan.
Pesan penting dari opini ini yakni bahwa semangat kedaerahan kita mesti menjadi nomor satu dalam bingkai kebhinekatunggalikaan. Termasuk bagi pengelolaan radio di daerah. Walau kita bagian dari NKRI, kita juga mesti menggamit kebanggaan identitas budaya.

Bagaimana dengan Radio Publik Lokal?
Sampai hari ini, telah ada empat lembaga penyiaran publik lokal (LPPL)yang mengudara di Sulawesi Barat. Di Polewali ada Suara Tipalayo FM; di Majene Radio Pemerintah Kabupaten Majene (RPKM); di Mamuju Radio Suara Manakarra (RasFM); dan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar didirikan Radio Banua Malaqbiq (RBM).
Sejauh ini, dua pemerintah kabupaten yakni di Mamuju Utara dan Mamasa juga terus didorong untuk memiliki LPP lokalnya sendiri. Hal yang perlu dicermati, semua radio lokal publik yang diback up anggaran belanja dan pendapatan daerah itu lahir dan tumbuh jauh sebelum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar dikukuhkan tahun 2008 silam.

Apa yang bisa dilakukan LPP lokal? Pertanyaan ini merupakan ungkapan kritis di tengah persaingan dan membelukarnya radio swasta juga radio komunitas yang ada. Apakah LPP lokal akan mampu bersaing dengan keberadaan radio swasta yang berlari kencang dengan konsep jaringan, juga kehandalan mutu programnya.
ST FM; RPKM (yang mesti diubah namanya); RasFM; dan juga RBM masing-masing aset lokal yang selama ini ditetaskan dari semangat dan menjadi arena aktualisasi penyiar-penyiar di daerah. Akan sangat sayang bila potensi dengan aset yang telah sekian tahun digelontori APBD ratusan juta akan menggantang asap saja, bila tak mampu mengubah dirinya sebagai lembaga penyiaran yang berkualitas.
Dalam pandangan penulis, seluruh LPPL di atas mesti diberi dimensi yang lebih dari cara kita memberi ruang selama ini. Setiap kabupaten yang memiliki LPPL, juga Pemprov Sulbar dengan RBM-nya sejatinya mendayagunakan alat komunikasi konvensional itu. Sebagai pendengar aktif radio sekian tahun, penulis memiliki kemampuan untuk mengomparasi kualitas diantara radio-radio yang ada. Setiap hari penulis menyerap cara penyiar di daerah bercuap-cuap dalam aksen, dan karakter vokal yang bergaya ala-Sulawesi Barat.
Setiap hari penulis menyetel radio tidak untuk sekadar mendengar musik, dan informasinya, tapi juga memantau perilaku penyiar dan isi siaran dari radio-radio yang dipancarkan di Mamuju. Bila di Majene, di Pasangkayu, di Mamasa, atau di Polewali penulis juga melakukan tindakan yang sama. Memang masih ada radio yang secara umum saling mengintip program siaran, padahal seharusnya setiap radio memiliki tipikal yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Pikiran (sementara) untuk mengubah RBM misalnya, dalam baju lain dengan kostum radio jaringan selevel RRI, seperti yang mengemuka beberapa hari ini, urgen disikapi. Radio Banua Malaqbiq yang dilahirkan hanya dengan modal 100 watt pada 14 Desember 2006 terasa sayang bila akan diserahkan sebagai hibah ke lembaga lain. RBM secara sosiologi lahir bersama aspek kesejarahan Provinsi Sulawesi Barat.
Para pemangku kebijakan yang akan memutuskan nasib RBM, paling tidak bisa memikirkan salah satu modal sosial di bidang komunikasi massa ini. Menurut penulis radio publik ini cukup kritis dan menjadi ruang bebas masyarakat setiap hari untuk memberi masukan dan kritik konstruktif ke pemerintah. Kalau tidak yakin, silahkan menyetel siarannya setiap pagi.
Bila momentum radio-radio swasta dari jaringan nasional masuk ke Mamuju, atau ke semua lini di Sulbar dengan kekuatan finansial, dan manajemen profesional, tak bisa dibayangkan akan seperti apa wajah radio lokal dan swasta kita. Sebenarnya miris membayangkan itu, dengan membaca infrastruktur penyiaran dan kualitas sumber daya lokal yang ada.
Melalui forum ini, kita semua mesti membangun pemahaman yang sama bahwa dengan segala kesederhanaan dan situasi yang ada, radio-radio publik atau swasta kita mesti didukung dan tak dibiarkan menjadi kuasa orang lain. Bila tidak, kita suatu saat akan kehilangan kesempatan untuk memiliki radio publik yang benar-benar bersentimen lokal Mandar Sulawesi Barat. Ranah lebih besar dan utama yang dicakup LPPL untuk menjaga semangat kultural tidak bisa diharap atau digantungkan pada yang lain.
Kekuatiran bahwa LPPL sangatlah berwajah birokrat, mungkin tak lagi tepat hari ini. Sebab yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal seperti yang dijamin Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, tidak lagi seperti Radio Pemerintah Daerah gaya masa lalu (orde baru). LPPL tidak lain sebagai lembaga penyiaran yang pro kepentingan publik. Itu bisa diatur dan diawasi melalui regulasi ketat di dalam peraturan daerah.
Inilah kekentalan emosi kedaerahan penulis yang terasa penting diuraikan. Jangan sampai membonsai radio publik, yang notabene merupakan anak kandung dari sejarah besar Kampung Besar kita. Pandangan ini dapat dicerna sebagai sikap kekuatiran, dan kepedulian terhadap aset daerah. Sekaligus bentuk kecintaan pada daerah ini. Tabik! (*)

Tana Malaqbiq, 16 Juli 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s