Sebuah Dialog Imajiner dengan (alm) Husni Djamaluddin

Sulbar Tak Bisa dengan Sim Salabim…

INI merupakan pergulatan gagasan yang terus mengemuka ketika dewasa ini, Kita semua yang telah ber-Sulawesi Barat hanya sibuk mengunyah jargon malaqbiq, padahal banyak diantara kita yang tak paham konsep keluhuran itu ditetaskan to malaqbiqta almarhum

Husni Djamaluddin. Lelaki yang mencelupkan dirinya dalam samudera pikiran yang begitu besar bagi kehormatan negeri bernama litaq Mandar ini.

Jauh sebelum ia menegaskannya, seperti beberapa jam setelah ketuk palu tanda Sulbar lahir, di Sahid Hotel Jakarta, September 2004 silam, Bung Husni, Sang Panglima Puisi Indonesia telah sekian tempo menyebut Sulbar ini sebagai provinsi yang malaqbiq. Sebuah artefak penting yang penulis pegang bertanggal 15 Desember 2002 membuktikan itu. Bahan diskusi kelompok tentang pengembangan budaya dan pemerintahan bebas KKN di Sulbar, penulis terima dari Farid Wajdi, rekan penulis di Dewan Kebudayaan Mandar (DKM) Sulbar, hampir setengah tahun lalu.

Penulis telah beberapa kali berusaha membangun dialog melalui teks yang mulai buram itu, untuk menggamit makna penting dari Husni tentang Malaqbiq yang ternyata ‘mengerikan’ dan serasa tak mungkin bagi sebagian orang.

Apa yang ditulis dan digagasnya, melalui makalah pendek di tahun 2002 tersebut sekaligus mendesak pikiran kita saat ini bahwa Husni telah begitu sempurna meramal kelahiran Sulbar. Ditulisan empat halaman itu, yang diantarnya dalam diskusi dan seminar nasional di Hotel Quality Makassar, almarhum menyebut Sulbar akan terbentuk pada kwartal pertama 2003. Meski kemudian provinsi ini secara defacto resmi ada 22 September 2004.

Namun itu cukup menegaskan bahwa ia memiliki naluri dan intuisi (keyakinan) yang lebih tajam, laiknya para penulis yang telah berselimut hakikat dari langit. Ia menggenggam pengetahuan atau telah memasuki ruang dimana tak semua manusia dapat menjejaknya. Inilah yang penulis kira, hingga kekayaan nilai karya esai, tajuk dan tulisan-tulisan lelaki yang lahir 10 November 1934 ini mengandung daya magis yang lebih sulit dijangkau penulis lainnya.

Hari ini, Sabtu 10 November 2007 menurut hemat penulis terasa pas untuk memburainya, meski mungkin hanya berupa dialog imajiner. Pun 10 November 1999 lalu, di TMP 40.000 Jiwa Galung Lombok Tinambung Polewali Mandar, hari dimana Deklarasi Sulbar dipekikkan pertama kali ke langit. Mungkin banyak pula yang alpa dan lagi-lagi tak tahu apa yang terjadi pada hari itu.

***

Untuk lebih memahami pikiran dan gagasan almarhum Husni Djamaluddin mengenai Provinsi Sulbar yang malaqbiq, izinkan penulis (P) membuka dialog dengan Husni Djamaluddin (HDj), meski mungkin sungguh akan terasa digenapi timpang dan dipenuhi rumpang. Dalam dunia nyata sesungguhnya, penulis selaku wartawan junior dari beliau yang lebih senior, hanya pernah melakukan wawancara dua-tiga kali di Polewali, beberapa tahun lalu. Ia merupakan salah satu sumber yang pandai memilin kata bila diwawancara. Ia juga adalah pria yang gagah, dan amat berani dalam tutur dan tindak.

Lalu sebutlah ini sebagai obituari 3 [tiga] tahun buat almarhum yang berpulang 24 Oktober 2004. Ini adalah dialog imajiner atas citra dan pesan-pesan kritis Bung Husni, Bannang Putena To Mandar, semasa hidupnya. Mohon maaf bila nukilan yang berhulu dikegelisahan melihat konteks Sulbar hari ini, begitu jauh dari tanjung harapan. Selamat membaca.

(P) Apa yang Bung maksud dengan sumber daya kultural?

(HDj) Sumber daya kultural itu merupakan akumulasi dari pergulatan dan sejarah yang panjang masyarakat Pitu Baqbana Binanga Pitu Ulunna Salu sejak zaman Siande Bau (Chaos). Zaman ketika dimulainya tata masyarakat dan pemerintahan di tingkat kampung, banua (cosmos). Zaman beredarnya dongeng-dongeng dari langit (mythos) sampai kepada dirumuskannya dan dimilikinya kearifan-kearifan sosial yang mewarnai nilai-nilai etika di bidang politik, pemerintahan, ekonomi perdagangan, pertahanan dan keamanan maupun dalam proses sosialisasi dan komunikasi (ethos).

Seberapa penting nilai tersebut?

Saya yakin, sumber daya kultural kita dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan terhadap penegakan martabat Sulbar sebagai Provinsi Malaqbiq. Selain berupa budaya yang kasat mata (artifact), dan budaya yang bersifat kemasyarakatan (socifact), tidak bisa tidak sumber daya kultural ini harus pula digenapi dengan budaya yang menyangkut nilai-nilai logika, etika dan estetika (mentifact).

Bung bisa lebih detail mengenai konsep ini?

Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut di lingkungan masyarakat PBB-PUS tersebut memberi peringkat tinggi kepada nilai; atonganan (kebenaran), lampuq (kejujuran), awaranian (keberanian), amanarangan (kecerdasan), dan amasenganan (berkecukupan). Jadi harapan kita agar masyarakat Sulbar menjunjung 5 (lima) nilai itu bukanlah sesuatu yang berlebih-lebihan dan mudah terpelanting, berkeping-keping.

Mungkin ada alasan historis yang bisa Bung tegaskan?

Nilai-nilai itu tumbuh dan teruji sudah berabad-abad. Itulah sebabnya orang Mandar tidak bisa respek kepada orang yang dinilainya melanggar Atonganan, orang yang culas, orang yang pengecut, orang yang kurang cerdas, dan menghindar dari tanggung jawab. Yang perlu saya tegaskan pula orang Mandar tak pernah menganjurkan pilihan untuk hidup di bawah garis kemiskinan.

Seperti apa pandangan Bung terhadap pengembangan budaya dan pemerintah yang bebas KKN di Sulbar?

Semua ini tentu tak bisa dengan sim salabim, sekali bicara langsung jadi, melainkan harus melalui proses sosial yang bertahap. Tahap pertama, merupakan agenda yang perlu disiapkan secara serius oleh pemerintah provinsi bersama masyarakat dengan cara memberi aksentuasi pada upaya individual dan upaya sosial untuk mengandalkan pembinaan SDM pada peningkatan kompetensi. Sebagai contoh, setelah dua puluh-tiga puluh tahun mengembangkan pertanian coklat (kakao) di Polmas, Majene dan Mamuju ternyata petani kita memiliki daya saing kompetensi dengan petani lain di Indonesia.

Tahap selanjutnya?

Kompetensi para birokrat dari camat hingga Gubernur, guru, dosen, pelajar dan mahasiswa, begitu pula dengan pengusaha perlu dikembangkan. Agar para pengusaha mampu membuka lapangan pekerjaan, tidak sekedar berpuas diri kalau bisa memenangkan tender proyek berdasarkan restu Bupati dan Gubernur.

Menurut saya, hanya penguasa (baca eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang memiliki kompetensi tinggi yang bisa kita harapkan tidak tergiur oleh godaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti halnya wartawan profesional dengan kompetensi yang meyakinkan, yang tak bisa tergoda oleh budaya amplop dari nara sumbernya.

Konkretnya, Provinsi Sulbar yang malaqbiq itu seperti apa?

Sulbar hendaknya memasang target yang diperkirakan tinggi posibilitasnya, meskipun sederhana dan bersahaja. Bukan dengan memasok harapan yang muluk-muluk, seperti ingin menjadi provinsi terkemuka di Indonesia Timur, tapi cukuplah menugasi diri secara terbatas menjadi Provinsi yang Malaqbiq di Indonesia. Itu dapat dilakukan bila pamarentana, paqbanuana, to panritana, to manaranna, to sugiqna, to waraninna, pangumana, posasisqna, gurunna, passikolana, pappasarna, anna pappalelena menjaga dan mengamalkan lima nilai budaya tersebut. Intinya mereka akan malaqbiq bila mempunyai kompetensi.

Satu kalimat terakhir!

Biarlah Sulbar menjadi ajang kompetisi bagi mereka yang memiliki kompetensi. Sulbar yang malaqbiq adalah Sulbar yang kompeten sebagai salah satu provinsi di Sulawesi. (*)

Padang Panga, 03.00 WITA, Jumat, 9 November 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s