Partisipasi Perempuan di Pemilu 2014

Perempuan mendapat ruang yang besar dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Walau demikian, di pemilu dengan kebijakan affirmative action, 30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR masih belum terwujud.

Ekspektasi penggiat isu-isu perempuan, partisipasi kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif diharapkan akan memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan (baca keputusan) mengenai peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang berperspektif gender. Keterlibatan perempuan secara penuh pun akan mencerminkan implementasi demokratisasi.

Hasil terbesar diraih pada pemilu 2009 yang menghasilkan angka 18 persen dari total 560 anggota legislatif. Ini pun atas sokongan dan dukungan berbagai pihak, termasuk gerakan perempuan yang tidak pernah berhenti. Sayangnya banyak pihak menduga terjadi tren yang inkonsistensi pada keterpilihan perempuan. Semakin ke tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif semakin banyak didominasi laki-laki(?)

Kita berharap agar di Pemilihan Umum mendatang selain berjalan demokratis dan elegan, lebih berkualitas, baik prosedural maupun substansial. Posisi dan peran perempuan kader partai politik yang menjadi calon legislatif, sejatinya menjadi pelopor demokrasi yang akan menciptakan iklim politik yang sehat dan ramah. Untuk itu, dibutuhkan sebuah strategi kampanye kaum perempuan yang perlu dikemas lebih humanis, dan menarik.

Sesungguhnya secara de jure tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemilu. Tetapi de facto-nya, perbedaan itu menukik tajam. Sudah berkali-kali pesta itu dilakukan, namun kesenjangan masih berlangsung di pemilu. Dan perempuan selalu disimpang sejarah.

Data dan Fakta di Sulbar

Pada Pilgub Sulawesi Barat tahun 2006 jumlah pemilih Perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 330.091, sedang Laki-laki 325.504. Fakta yang menarik jumlah perempuan yang menggunakan Hak Pilih di tahun 2006 lebih banyak yakni, 246.998, sementara Laki-laki 242.252. Perempuan yang tidak Memilih 83.073, dan Laki-laki sebanyak 83.272. Persentase partisipasi 74, 62 persen.

Tahun 2009 saat Pemilu digelar, tingkat partisipasi Perempuan di Sulbar 293.851 dari total pemilih perempuan di DPT 376.414. Di tahun itu, jumlah pemilih Laki-laki di DPT sebanyak 376.688 jiwa. Dengan partisipasi 290.328 orang. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya, Laki-laki 86.360 dan Perempuan 82.563. Total partisipasi 77,57 persen.

Sementara di Pilpres 2009 jumlah DPT di Sulbar, sebanyak 753.102. Laki-laki sebanyak 393.414, Perempuan 393.142. Yang menggunakan Hak Pilih 595.060 dengan rincian Laki-laki 295.890, sedang Perempuan 299.170. Jumlah yang tidak menggunakan Hak Pilihnya 191.496 jiwa. Persentase pemilih 75,65 persen.

Data Pilgub tahun 2011 jumlah pemilih di DPT meningkat menjadi 819.848, dengan uraian Laki-laki 410.666, dan Perempuan 409.182. Angka pemilih yang datang ke TPS sebanyak 612.087, lalu yang tidak menggunakan hak suara satu-satunya itu cukup signifikan, 207.761. Tingkat partisipasi 74, 65 persen.

Dengan estimasi DPT 885.063 untuk Pemilu 2014 (data per 26 September 2013), dengan rincian Laki-laki 443.911, dan Perempuan 441.152, apa yang bisa bayangkan untuk tingkat partisipasinya di 9 April 2014 nanti? Yang jelas KPU Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pencapaian minimal 75 persen warga akan menggunakan Hak Pilihnya. Untuk menggerakkan hal itu penyelenggara pemilu terus bekerja, dan menggunakan semua potensi yang dimiliki.

Sebagai pembanding, pada Pemilu 1999 secara nasional sebagai pemilu pertama seusai reformasi partisipasi masyarakat mencapai angka 93%. Lalu melandai pada Pemilu 2004 menjadi 84%, dan Pemilu 2009 menurun lagi menjadi 71%. Fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, antara lain karena anjloknya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga partai politik.

Sesungguhnya, kualitas pemilu dapat ditandai tingginya angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kaum perempuan memiliki peran yang menentukan untuk mendongkrak angka partisipasi tersebut. Jumlah calon legislatif perempuan yang meningkat untuk Pemilu 2014, diyakini akan memicu partisipasi secara lebih baik, sepanjang kiprah politik itu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Realitas keterlibatan perempuan yang rendah selama ini di bidang politik, disebabkan beberapa faktor, seperti budaya patriarchy yang hanya menempatkan perempuan berperan di sektor domestik, sementara sektor publik, termasuk politik seolah-olah domain utama kaum laki-laki. Ketidakadilan seperti ini, merentang garis pemisah bagi perempuan untuk terjun ke politik. Tetapi tidak ada kata terlambat, toh di setiap kesuksesan dan kebesaran Laki-laki selalu ada peran penting Perempuan.

Menurut Nahiyah J. Faraz, dosen Fakultas Ekonomi UNY, hambatan partisipasi perempuan dalam berpolitik di antaranya: hambatan ideologi dan psikologi (stereotype, partriarkhi, bias gender), hambatan sebagai sumber daya manusia (politik maskulin, pendidikan rendah, minimnya akses), hambatan kelembagaan dan struktural, dan hambatan dana. (www.koalisiperempuan.or.id)

Mencari Perempuan untuk Parlemen

Dari data yang dihimpun Koalisi Perempuan menyebutkan, jumlah Caleg Perempuan DPR RI untuk Pemilu 2014 sebanyak 2.467 orang, sementara jumlah Laki-lakinya sebanyak 4.152, atau total 6.619 caleg yang akan memperebutkan kursi DPR RI. Sulbar pada Pemilu 2014 hanya mencatat 13 Perempuan yang akan bertarung dengan kontestan laki-laki sebanyak 23 orang untuk merebut 3 kursi panas tersebut. Diperebutan 4 (empat) kursi DPD, bersaing 3 (tiga) Perempuan yang akan berjibaku dengan 22 Laki-laki.

Bagi perempuan yang terjun ke politik saat ini momentum Pemilu 2014 harus menjadi peluang untuk membuktikan eksistensi kaum perempuan di bidang politik. Jika seorang perempuan ingin berkiprah di politik, dan ingin dikenal publik, dia wajib bekerja keras seperti halnya Laki-laki. Lagi pula perempuan memiliki banyak aspek yang tidak dimiliki lawan jenisnya untuk mendulang empati pemilih. (#)

Mamuju, 25 November 2013

Merebut Suara Pemilih Pemula

Siapa yang disebut sebagai Pemilih Pemula? Mereka adalah kaum remaja; orang yang baru kali pertama menggunakan hak pilihnya; atau warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Ini mungkin bukan definisi yang lebih tepat, tetapi remaja yang gandrung pada perkembangan politik juga dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Peran pemilih pemula yang jumlahnya sangat signifikan memiliki karakteristik tersendiri. Perkembangan kepribadian mereka yang dianggap acuh tak acuh atau apatis pada dunia orang dewasa ini, kian disadari memiliki ruang yang besar untuk dimanfaatkan banyak kalangan. Tidak hanya peserta pemilu untuk menjamin meluasnya keterpilihan, tapi juga bagi penyelenggara pemilu agar angka-angka partisipasi di pemungutan suara tetap terjaga.

Jumlah pemilih pemula di Pemilu 2014 sekitar 30 persen dari total jumlah pemilih yang ada. Bila jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 189-190 juta. Estimasi angka 30 persen ini disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik pekan lalu di Jakarta. Dengan perkiraan tersebut kita masing-masing bisa menghitung berapa angka potensi yang bisa diajak untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bila merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, jumlah kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 22.677.490 orang. Kelompok umur 15-19 tahun 20.871.086 orang. Kelompok umur 10 tahun-14 ini pada 2014 separuhnya berusia 17 tahun, dan kelompok umur 15-19 tahun itu pada 2014 semuanya menjadi pemilih, berarti akan ada 32 juta potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Kompas, 25/7/2013) menguraikan data tambahan, pemilih pemula yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang pada Pemilu 2014. Sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 45,6 juta jiwa. Angka-angka ini secara politik amatlah menarik dan potensial.

Bagaimana cara menjangkau pemilih pemula? Paling tidak terdapat dua pendekatan yang bisa dilakukan yakni, melalui media online dan offline. Meski mereka kerap disebut sebagai kalangan yang apatis untuk urusan pemilihan umum, tapi kaum muda merupakan komunitas terdidik, karena dapat dipastikan sebagian diantara mereka setiap saat dapat menjangkau akses informasi dan teknologi.

Pemilih pemula pun masuk kategori pemilih terdidik potensial. Jumlah pemilih pemula yang sangat signifikan itu harus terus-menerus diberi ruang, dan pendidikan yang lebih baik untuk memilih. Mereka harus diedukasi agar mampu menempatkan dirinya sebagai subyek, bukan hanya obyek setiap kali pemilu digelar. Kita berharap kesalahan misalnya karena tidak terdaftar, atau karena keliru dipencoblosan tidak perlu terjadi lagi.

Berita di media tentang prediksi akan meningginya jumlah pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilih, harus dihadapi secara bersama. Bahwa kita menginginkan para wakil rakyat atau pemimpin di masa datang memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Semua pihak mesti terus ikut menggalakkan partisipasi. Di Pemilu 2014, TPS akan menjadi ruang sensitif dan penuh sensasi bagi kaum pemula. Bagaimana menjaring dan mengajak pemilih pemula ke TPS? Ini bukan soal tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga urusan penting bagi peserta pemilu.

Mungkin bisa dipikirkan beberapa cara kreatif yang sesuai karakter anak muda agar TPS mampu menyedot emosi mereka. Tata letak, gaya dan ornamen menarik di TPS paling tidak bisa mengundang rasa ingin tahu untuk beramai-ramai ke bilik-bilik suara. Secara khusus bagi pemilih pemula, ajang pemilu selalu menjadi momen menentukan.

Jangan lewatkan kesempatan sekali dalam lima tahun itu untuk ikut menentukan siapa yang pantas menjadi wakil rakyat atau calon pemimpin bangsa ini. Letakkanlah posisi Anda sebagai pihak penentu. Di sisi pendidikan politik kaum muda memang obyek, tetapi dibilik suara yang menentukan itu generasi muda adalah subyek yang tak bisa diwakili. Satu pemilih pemula sama berarti satu nilai, dan satu suara menentukan.

Bila peserta pemilu (parpol) serius pada pemilih pemuda, sejatinya mereka akan menjaring anak-anak muda potensial sebagai kader partai yang terdidik. Tapi yang tampak hanya bagian dari rasa dan citra seolah peduli kaum muda. Sepertinya hanya urusan mementingkan persoalan hitung-hitungan suara semata. Tetapi kesempatan untuk memaksimalkan keseriusan parpol ke pemilih pemula masih cukup panjang. Ini hanya soal strategi marketing.

Di ranah politik tak mudah menjaring anak muda. Tetapi pencerdasan politik harus terus digenjot. Hak memilih mereka saat ini mesti didorong dengan agitasi yang sama bahwa hari ini mereka memilih, besok merekalah yang akan dipilih. Yang berarti bahwa sejak dini anak muda harus belajar memahami juga mengadaptasi ilmu, dan pendidikan politik yang sehat.

Jebakan pragmatisme atau kepentingan sesaat setiap pemilu bagi potensi muda kerap sulit dihindari. Tapi bagi penulis ini harus dimaknai sebagai serangan lebih awal pihak lain, untuk memberangus potensi mereka yang sangat besar. Dunia politik bukanlah milik para orang dewasa semata, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi muda atau pemilih pemula.

Jangan pernah menganggap bahwa urusan pemilu hanyalah domain mereka yang dewasa. Sebab sekali lagi, seorang anak muda memiliki satu peran yang sama; satu nilai; dan satu suara yang menentukan arah dan tujuan bangsa ini. Yakinlah bahwa keterlibatan pemilih pemula di pemilu secara sehat akan mempunyai efek politik (politicical efficacy).

Partisipasi masyarakat dalam proses politik, melalui pemberian suara selalu dibarengi keyakinan bahwa agenda bersama itu akan menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan jangka panjang. Kita, memang tidak mungkin mampu melepaskan diri atau menghindari pengaruh orang lain dalam menentukan pilihan. Sebab itulah yang berlaku dalam konsep partisipasi politik. Tapi itu dilakukan setelah mempelajari rekam jejak calon, mencatat janji-janji mereka, dan terus menilai mereka bila terpilih kelak.

Sebagai bandingan terdapat tiga alasan pemilih pemula dalam sebuah survei terakhir tahun 2012, yang menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih: karena figur ketua umum partai; program yang ditawarkan parpol tidak prorakyat; dan parpol tidak bersih dari korupsi. (lihat http://www.golkarjateng.com/pemilu-legislatif-2014/831-pemilu-2014-partai-politik-berebut-pemilih-pemula)

Bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu tugas pentingnya menggiatkan sosialisasi agar partisipasi pemilih terus meningkat. Lalu bagaimana dengan partai politik, apakah sudah merancang strategi untuk merebut jumlah pemilih pemula yang signifikan itu? Tak cukup hanya menjangkau, tetapi juga meyakinkan, dan membuat mereka penasaran. (*)

Mamuju, 27 Juli 2013

Pemilu, dan Budaya Politik Individual

Oleh Adi Arwan Alimin

(Komisioner KPU Provinsi Sulbar)

HAK suara di pemilu merupakan bagian dari satu standar internasional. Itu merupakan jaminan bagi setiap orang untuk dapat memilih, dan juga dipilih dalam masyarakat demokratis.

Batas-batas keterpilihan ini harus jelas dan ditetapkan, sehingga daerah pemilihan relatif setara dalam kekuatan pemilih. Keadaan itu akan membuat setiap pemilih memberikan suara yang memiliki tingkat kesetaraan setinggi mungkin. Persaingan di daerah pemilihan yang memiliki populasi setara (Equi-populous) juga memungkinkan pemilih memiliki hak suara yang sama, dan sejajar dalam pemilihan wakil rakyat.

 

Konsep ideal tersebut sedang dirunut dalam relasi sosial yang terus berkembang. Meski politik kekerabatan dewasa ini cukup menjadi banyak perbincangan, namun hak suara bagi setiap orang tetap saja menjadi hak mutlak. Apabila ingin mengetahui hubungan sikap politik dan non-politik dengan pola-pola perkembangan, maka hal itu harus dapat dipisahkan secara jernih.

 

Yang terus disadari bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada dasarnya memiliki kecenderungan yang bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang ada memaksa tumbuhnya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat yang kerap disebut sebagai akar rumput. Masing-masing dipisah melalui tatanan hirarkis yang ketat. Sehingga kebanyakan orang masih setia mengekspresikan diri kepada penguasa dalam ragam tingkah.

 

Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Pendekatan struktural semacam inilah yang  lalu melahirkan konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu dan lain sebagainya.

 

Menurut Efriza dalam Political Explorer (2012:492) struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa juga nasionalisme. Semua aspek tersebut diprediksi mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

 

Stratifikasi sosial dalam kehidupan politik dapat kita lihat dari beberapa kecendrungan, antara lain patronase, dan neo-patrimoniaalistik. (lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik). Budaya politik masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat itu.

Kecendrungan patronage, pola hubungan ini merupakan salah satu budaya politik yang menonjol, termasuk di Sulawesi Barat. Bentuknya bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam itu dapat ditelusuri dilingkup pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

Tak heran, masih banyak diantara keluarga kita yang meminta pendapat untuk memilih siapa di pemilu legislatif atau pemilu gubernur pun bupati. Mereka tidak berarti tak memiliki kemampuan memilih, tapi lebih disebabkan adanya pengaruh secara personal yang memungkinkannya untuk mengambil keputusan yang sama. Atau paling tidak untuk membuat komparasi sebelum menjatuhkan pilihan.   

Orientasi politik individual  semacam itu dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, kelekatan dan sempitnya cara menilai obyek atau mungkin peristiwa politik. Hal ini dapat diartikan bahwa sikap warga Negara mengenai respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang ada masih memerlukan patron, dan itu ditentukan oleh budaya di lingkungannya.

Sejauh ini penulis, masih terus mendapat pertanyaan atau dimintai pandangan tentang siapa yang mesti dipilih. Tentu saja amat sulit, dan tidak boleh mengarahkan pilihan pada orang per orang, kecuali terus membangun persepsi yang lebih baik pada budaya politik agar mampu mempengaruhi penerimaan warga pada putusan-putusan politik, dan konteks perilaku politik yang dibingkai sistem politik yang ada. Bukankah pemilih terus belajar dan menilai usai memilih?

Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam hal ini sistem politik. (lihat http://id.shvoong.com/law-and-politics).

Efriza membagi tiga objek orientasi politik individual, yakni sistem politik secara umum, pribadi sebagai aktor politik dan bagian-bagian dari sistem politik. Pendekatan atau kombinasi ini tentu saja dapat ditautkan dengan aspek-aspek lain seperti kognisi, afeksi dan evaluasi.

 

Pada sistem politik, perhatian utamanya pada sistem sebagai suatu keseluruhan, termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi terhadap daerah atau bangsa seberapa besar atau kecil. Dan seberapa kuat dan lemah.

 

Objek pribadi sebagai aktor politik meliputi isi dan kualitas, bukan isi tas pribadi. Yang mengikat kewajiban politik seseorang pada norma-norma, serta kompetensi setiap orang dalam berhadapan dengan sistem politik. Sikap ini berkaitan dengan rasa percaya diri, dan permusuhan yang biasa menyeruak di masyarakat.  

 

Dalam realitas sehari-hari rasa percaya diri atau ego kelompok dan sikap bermusuhan sering menjadi pemandangan dalam bentuk kualitas politik, yakni antara kerja sama dan konflik. Dua hal ini dapat dibangun dalam bentuk kerja sama, tetapi juga kerap (dapat) diarahkan pada suatu benturan kepentingan yang berujung konflik politik.  

Di tengah konsentrasi menuju Pemilu 2014, yang diharap akan menjadi agenda berkala yang jauh lebih baik dan berkualitas dari siklus lima tahunan sebelumnya, kita berharap agar pertanyaan-pertanyaan, apakah pengetahuan  yang dimiliki seseorang atau masyarakat tentang Negara dan sistem politik telah jauh lebih baik atau tidak. Dapat dijawab dengan secara tuntas.

 

Sebab budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan interaksi yang ada di masyarakat itu sendiri. Proses yang dikenal sebagai sosialisasi politik, dimana anggota masyarakat mengalami, menyerap dan menghayati nilai-nilai politik yang saling mempengaruhi.

 

Peta jalan untuk mewujudkan tatanan demokrasi memang masih lapang, berliku dan rumpang. Untuk itu pendidikan politik yang terus-menerus sangatlah penting, dan tak boleh berhenti. Termasuk melalui catatan singkat semacam ini. (*)

 

Mamuju, 18 Juli 2013

 

  

 

  

 

Menjaring Komisioner Pemilu yang Maka dan Sitinaya

LEAD ini dimulai disela tahapan Pemilu 2014 yang terus berderak. Meski tak lazim, upaya penulis menurunkan catatan ini sebagai turunan asas keterbukaan dan transparansi yang dijunjung komisioner di KPU Sulawesi Barat. Ini mungkin sebuah cara berkomunikasi agar publik dapat memahami, dan mengetahui apa yang dilakukan para penyelenggara pemilu, khususnya KPU.

Uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisioner KPU Provinsi Sulbar secara bergelombang dalam dua pekan ini di tiga kabupaten, sebagai rangkaian dari tahap akhir seleksi untuk menjaring calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten di Mamuju Utara; Mamuju; dan Majene. Materinya meliputi pengetahuan kepemiluan, integritas, independensi dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan di setiap kabupaten, akan dibawa ke rapat pleno untuk dinilai secara bersama, sebelum memilih dan menetapkan lima orang terbaik dari 10 nama yang ada. Agar ini berlangsung fair, semua proses wawancara yang digelar dalam bentuk panel direkam untuk dapat diperdengarkan ulang. Meski pola ini dinilai cukup berat bagi kandidat yang tidak memiliki mental yang kuat, tapi mekanisme itu dianggap sebagai alternatif untuk menihilkan subyektifitas.

KPU Sulbar akan berupaya seobyektif dan semaksimal mungkin mendapatkan komisioner yang kapabel; kredibel; kompeten; berintegritas, dan memiliki standar loyalitas yang tinggi terhadap pemilu yang jujur dan adil. Mungkinkah deret sebaik itu? Ini tentu akan menyembul dalam benak publik dan stakeholder Pemilu 2014, sebagai pertanyaan dan ragam perspektif lainnya. Jawabannya jelas, bisa!

Penulis yakin Lima Orang Komisioner KPU Sulbar saat ini memiliki kapasitas, visi dan misi yang jelas untuk menjadikan lembaga penyelenggara pemilu di setiap kabupaten menjadi sebuah Rumah Pemilu yang ramah, dan berkualitas.  Sebab mereka yang terpilih harus bisa dipastikan akan mampu memahami, dan menjalankan semua regulasi yang diterbitkan KPU dengan baik.

***

Di negara-negara demokrasi yang baru, saat ini semakin meningkat kecenderungan untuk membentuk penyelenggara pemilu independen dan mandiri. Itu sebagai langkah penting dalam mendesain kultur independensi, dan tradisi tidak berpihak serta membangun kepercayaan dari para pemilih dan partai politik dalam proses pemilu. Jimly Assidiq, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) begitu mewanti-wanti soal independensi. Menurutnya, para penyelenggara Pemilu tak cukup sekadar independen semata, tetapi mereka pun harus terlihat independen.

Sejatinya, di setiap daerah kabupaten atau provinsi bahkan Negara para penyelenggara pemilu sebaiknya dipilih dari para profesional untuk menjadi pengurus Pemilu. Dalam diskusi terbatas dengan beberapa wartawan di Mamuju, pekan lalu, penulis menggariskan kalimat bahwa para komisioner di KPU sesungguhnya para Pelayan atau Abdi dengan sebutan lebih elegan sebagai Pejabat Negara Penyelenggara Pemilu. Pendekatan ini untuk menemukenali urgensi, betapa Pemilu mestinya diurusi para profesional yang memungkinkannya bekerja sepenuh waktu, tanpa tekanan, dan tidak dikoptasi kekuatan serta kepentingan apapun.

Kepanitian besar yang dibentuk secara kolosal, berkala dan mandiri ini, juga sebaiknya memiliki latar belakang dan pengalaman yang matang serta diberi pelatihan bidang sosial, politik juga hukum. Setiap orang yang dipilih sebagai Komisioner juga harus bisa menjamin dirinya untuk melakukan kegiatan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Sebagai Pelayan publik di bidang Pemilu para komisioner harus melayani kepentingan semua warga negara dan peserta pemilu secara adil.

Catatan ini paling tidak, akan memberi pedoman kepada para penyelenggara pemilu di lingkup KPU yang memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu pada intinya mereka yang sanggup menjalankan fungsinya pada setiap tahap proses pemilu secara tidak berpihak, transparan dan efisien. Wakafkanlah diri Anda untuk senantiasa berani, dan tanpa rasa takut untuk berdiri di pematang waktu, dan menepikan diri dalam arus kepentingan banyak pihak.

***

Unsur-unsur penting dari pemilu yang bebas dan adil, mencakup beberapa hal, antara lain: penyelenggara pemilu berfungsi tanpa pemihakan, atau praduga politik; dan mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan. Karena setiap dugaan manipulasi, persepsi, dan bias pandangan akan memiliki dampak langsung. Tidak hanya pada kredibilitas penyelenggara yang memiliki tanggung gugat, tetapi juga nilai dari keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Unsur lain yang tidak bisa dinafikan, yakni efisiensi dan keefektifan. Hal itu merupakan komponen berkaitan dari semua harapan pada kredibilitas pemilu. Urgensi untuk proses pemilu yang efisien, menyangkut kegagalan dan semua masalah teknis yang benar-benar dapat menimbulkan kekacauan, carut-marut dan kegagalan seluruh proses pemilu. Dua hal ini bertumpu pada profesionalisme staf, standar etika penyelenggara, dan sumber daya yang dimiliki.

Pada akhirnya, kredibilitas menyeluruh dari suatu proses pemilu secara substansial tergantung semua kelompok yang terlibat. Sebutlah partai politik, pemerintah, masyarakat pemilih, pengamat dan media massa, yang secara sadar ikut serta dalam proses membangun kesadaran pemilih. Juga teramat dominan dalam mewarnai bangunan struktur dan proses pemilu.

Menjaring Komisioner Pemilu yang kompeten dan kredibel bukan sebuah pekerjaan mudah. Ini jelas akan bersinggungan dengan banyak aspek. Keliru menempatkan sejumlah orang pada posisi, tanggung jawab, dan peran pentingnya sebagai penyelenggara Pemilu akan sama berarti sebagai kegagalan menjaring calon-calon pemimpin di daerah secara tidak langsung.

Tapi sungguh, secara sadar ini akan dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan elegan. Kita jauh sebelumnya telah memiliki norma kepatutan dan kelayakan, yang dipahatkan dalam tuturan “pappasang” tentang cara memilih orang-orang yang “Maka”, dan “Sitinaya”. “Tomaka” menyangkut kapasitas intelektual, kompetensi dan kematangan pengalaman, sementara Tositinaya maujud  dari orang-orang yang memiliki kearifan dalam sikap. Dua entri yang akan mampu menopang KPU sebagai penyelenggara Pemilu berwibawa… (*)

Mamuju, 20 Juni 2013

 

 

Tentang Trust pada Penyelenggara Pemilu

Oleh Adi Arwan Alimin (Komisioner KPU Sulawesi Barat)

Seberapa urgen trust atau kepercayaan bagi kehidupan demokrasi? Sangat penting, sebab tak mungkin menegakkan esensi dan substansinya tanpa masyarakat yang memercayai orang per orang, organisasi politik, media publik dan juga para penyelenggara pemilihan umum.

Di tengah menurunnya kepercayaan publik pada partai politik dan kualitas praktek demokrasi yang rendah, diperlukan penguatan aspirasi rakyat dan menihilkan perilaku menyimpang dalam berpolitik. Hal inilah yang hendak penulis tekankan, juga sekaligus ingin mengikat posisi penulis sebagai salah satu komisioner penyelenggara pemilihan umum di daerah ini.

Dari pemilu ke pemilu, harapan rakyat terhadap para pemangku pemilihan umum yang jujur dan bersih terus meningkat. Mungkin agak klise, tapi derajat kepercayaan publik dan peserta pemilu akan menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk mendorong partisipasi pemilih, dan penerimaan hasil-hasil pemilu secara terhormat.

Bila menyembul setitik saja distrust atau ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, dari  sisi inilah celah untuk menggoyang dan meruntuhkan kualitas demokrasi sebenarnya dimulai. Tapi tak perlu kuatir, karena setiap orang jelas diajarkan oleh orangtua, kearifan lokal, dan budayanya sejak kecil tentang nilai kejujuran dan moralitas.

Rasulullah SAW merupakan teladan utama, gelar Al-Amin atau Orang Terpercaya menempatkan junjungan miliaran umat di muka bumi ini, sebagai pemimpin yang amanah dan Manusia terbaik. Trust atau kepercayaan dalam kosa kata Arab penulis sinonimkan dengan kata amanah, yang dirujuk pada seseorang yang sangat dipercayai. Bagaimana dengan kita?

Sejumlah pengamat menyebutkan, rusuh pascapemilukada atau pemilu sesungguhnya bukan semata-mata memalungnya selisih angka dalam deret hitung yang memenangkan seseorang, atau tidak siapnya seseorang atau kelompok tertentu menerima deklarasi Siap Kalah, atau Siap Menang. Tapi akibat menggumpalnya ketidakpercayaan, karena menilai dan mendapati penyelenggara pemilu yang tidak netral, tidak terbuka dan dependen pada kepentingan tertentu.

Trust menyangkut nilai dan keberterimaan semua pihak pada seluruh aspek tahapan pemilu, penyelenggara, dan hasil-hasil kontestasi yang kerap tidak memuaskan kubu yang kalah. Menurut Usman Husaini (2010:481) kepercayaan ialah harapan positif. Disebutkan, ada lima dimensi dalam  membangun kepercayaan, yaitu integritas (integrity), kompetensi (competence), konsistensi (concistency), kesetian (loyalty) dan keterbukaan (openness).

Integritas adalah sifat jujur dan bermoral.  Dalam aspek kearifan lokal, telah ada almarhum Prof Dr Baharuddin Lopa, Sang Pendekar Hukum di Republik ini, yang memberi contoh tentang kejujuran dan ketinggian moralnya. Standar yang mungkin memang terasa sulit dijangkau dan dipraktekkan orang-orang sesudahnya, tetapi paling tidak ada patron ideal yang bisa menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari.

Jika bentuk komunikasi itu mampu diterapkan secara efektif, ini modal awal pertama bagi penyelenggara pemilu. Kejujuran dalam komunikasi tidak akan pernah membuat distorsi. Itulah sebabnya dari dunia pendidikan kita sesungguhnya tidak hanya berharap melubernya tamatan yang hanya pintar atau cerdas, tetapi juga harus jujur sarat moral.

Kata Weber, kompetensi dalam teori birokrasi menyangkut kualifikasi. Ini dimaksudkan kepada seluruh elemen penyelenggara pemilu agar memiliki sifat, pengetahuan, dan kemampuan pribadi yang relevan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Kompetensi juga meliputi semua aspek penampilan kinerja, kerja sama dengan orang lain, keterampilan individual, kemampuan mengelola tugas-tugas yang berbeda dalam tugas, atau mampu merespon ketidakteraturan dan mengatasinya, serta menautkan tanggung jawab dan harapan yang dikehendaki masyarakat. Conny R Semiawan mendefinisikan sebagai kemampuan (ability), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang benar dan tuntas dalam menjalankan perannya secara efisien.

Dimesi ketiga, konsistensi yang merupakan sifat kokoh dan teguh (persistent) pada pendirian, meskipun berbagai ancaman menghadangnya. Dapat dibayangkan bila ramalan kita pada penyelenggara pemilu yang tingkah lakunya, sikap dan pikirannya yang mudah berubah-ubah. Atau ucapan dan janjinya yang tidak dapat dipercaya. Ketidakkonsistenan antara ucapan dan perbuatan akan menghapus semua pencapaian penyelenggara pemilu, yang telah dilakukannya dengan susah payah dan melelahkan dalam pola mekanisasi.

Kesetian yang dimaksud ditulisan ini tentu saja mengacu pada keinginan untuk selalu melindungi, menyelematkan dan mematuhi atau taat pada regulasi dan produk perundang-undangan terkait sistem kepemiluan dengan penuh pengabdian. Sistem pemilu yang terus berkembang dari dekade ke dekade di Indonesia, makin menuntut para penyelenggara pemilu untuk taat hukum dan menjaga batas etika yang irisannya demikian tipis.

Dalam pembekalan Komisioner KPU Provinsi se-Indonesia Gelombang I tahun 2013 akhir Mei lalu di Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Assidiq menegaskan, independensi sebagai bagian penting dari standar etika para penyelenggara pemilu harus ditegakkan. Ini bentuk kesetian dalam wujud pengabdian mulia pada NKRI. Bila dilanggar, tak ada kata toleransi dan ampun bagi DKPP.

Lalu yang terakhir, tentang asas keterbukaan. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, komitmen ini akan dijaga. Keterbukaan penyelenggara pemilu dalam semua unit produk kebijakan yang terikat dengan semua stakeholder, akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa saling curiga antara peserta dan penyelenggara pemilu.

Keterbukaan awal dari kejujuran, dan itu letaknya di sukma. Apa yang membuat seseorang atau organisasi dipercaya publik, hanya kejujuran dan komitmen bagian dari hal itu. Cara untuk mewujudkannya dengan jalan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi, dan menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara warga mendapatkan informasi. Pengembangan keterbukaan sangat penting untuk mendesain keyakinan dan kepercayaan publik pada lembaga negara; KPU.

KPU merupakan lembaga layanan publik dalam bidang politik dan kesertaan berpemilu. Komisioner di KPU diberi mandat oleh masyarakat sehingga keterbukaan menjadi niscaya milik publik. Keterbukaan sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan stakeholder terhadap penyelenggara pemilu, dan apa yang menjadi prestasinya.

Secara internal, meski catatan ini dibaca secara terbuka oleh publik, sejatinya para komisioner penyelenggara pemilu khususnya di KPU. Terus membangun budaya trust, jangan sampai silap mata. Kita terus berharap masyarakat sipil tetap percaya, agar defisit nilai demokrasi kembali menuai ekspektasi rakyat pada Pemilu 2014. Sebab kita hanya memiliki aktiva dan harkat di mata publik, tentang kepercayaan dan kejujuran. (*)

PadangBulan, 10 Juni 2013

 

 

 

 

Pemilu sebagai Agenda Bersama

Oleh Adi Arwan Alimin

PEMILU sarana untuk mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu merupakan langkah pertama dari maujud keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di suatu negara demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu juga dipandang sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.

Sedang menurut Ryaas Rasyid, terdapat dua mekanisme yang secara efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam sistem demokrasi, yaitu: pertama, pemilihan umum yang bersifat reguler, dan kedua kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Jadi secara hakiki demokrasi menghendaki agar pemilu untuk wakil rakyat, dan pemimpin di daerah menjamin adanya peluang yang sama bagi setiap partai dan kandidat.

Robert Dahl menyitir, pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu telah menjadi parameter dalam mengukur demokrasi tidaknya suatu negara. Maka sangat penting mewujudkan sebuah pemilu yang mengarah pada nilai-nilai demokrasi. Di sinilah mengapa urgensi pemilu yang bersih itu harus diwujudkan bersama.

 

Partai politik pada awalnya lahir pertama kali di negara Eropa barat. Partai politik merupakan manifestasi dari sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasi diri, parpol kemudian berkecambah dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Pendapat Sigmund Neumann dalam Modern Political Parties menyebutkan partai politik adalah organisasi dari akitivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Sistem kepartaian berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum. Pada umumnya sistem pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam negara atau organisasi yang sebagian atau seluruh anggotanya memilih sejumlah orang menduduki jabatan tertentu. Pemilihan umum merupakan legitimasi atau pengabsahan pada seseorang pada jabatan-jabatan politis di pemerintahan. Aspek penting lainnya yang tidak bisa dinafikan pada pemilu mengenai partispasi pemilih potensial diberikan, atau memiliki hak memilih.

Sistem kepartaian yang diterapkan di Indoensia saat ini adalah sistem multipartai, hal ini didorong oleh keanekaragaman budaya politik masyarakat. Perbedaan ras, agama dan suku bangsa menggiring kecenderungan untuk menyalurkan ikatan-ikatan primordial itu dalam satu wadah yang lebih kecil, atau partai politik. Sistem multipartai ini tumbuh karena beberapa sebab, antara lain, kebebasan tanpa restriksi untuk membentuk partai-partai politik dan dipakainya sistem pemilihan umum yang proporsional.

Dengan sistem pemilu yang sehat, dan adanya sistem kepartaian yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat untuk tidak hanya menjadi peserta siklus pemilu. Maka rekrutmen dalam sistem pemerintahan dapat dipastikan akan berjalan lebih baik. Sayangnya, bangunan sistem pemerintahan sejauh ini masih sangat dipengaruhi oleh partai-partai yang memenangkan pemilu secara nasional, atau pemilu secara lokal. Itulah sebabnya kita semakin kuatir bila sistem kepartaian akan mengarah ke politik dinasti seperti yang menjadi fenomena di era otonomi daerah.

Dalam hubungannya dengan kekuasan, konsep tentang sistem politik atau lebih khusus lagi sistem pemerintahan, sudah dikenal sejak lama. Dipandang dari aturan main, pemerintahan memiliki tiga acuan pokok yaitu konstitusi, hukum, dan etika. Dari perspektif inilah kita seharusnya merencanakan dan melaksanakan pemilu yang berkualitas. Kausalitas antara sistem pemilu, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan merupakan jaringan sebab akibat yang menentukan nasib bangsa ini.

 

Siklus atau tahapan Pemilu diatur UU Nomor 8 Tahun tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam Bab II Pasal 2 yang menekankan pelaksanaan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai pasal 4 ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

 

 

Berikut ini 11 tahapan atau siklus penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

 

a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan

peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar

Pemilih;

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

d. penetapan Peserta Pemilu;

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah

pemilihan;

f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota;

g. masa Kampanye Pemilu;

h. Masa Tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara;

j. penetapan hasil Pemilu; dan

k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

 

Kesempatan untuk menciptakan pemilu berkualitas lebih terbuka saat ini. Dengan peserta pemilu yang hanya belasan partai politik memungkinkan kita mendorong pemilihan umum dengan tingkat pemilih yang lebih rasional. Menurunnya kepercayaan rakyat pada partai politik, sedikit banyak terbantu dengan jumlah pilihan yang sedikit. Namun hal ini dapat diwujudkan bila pemilihan umum dianggap sebagai agenda bersama, dan memiliki stakeholder yang bersinergi satu sama lain agar seluruh siklus pemilu berjalan dengan baik.

Menciptakan pemilihan umum yang berkualitas, bukanlah tanggung jawab KPU/KPUD semata. Tetapi seyogianya menjadi bagian dari masyarakat sipil dan partai politik. Bila Pemilu 2009 lalu masih terdapat banyak masalah dan kekurangan dalam penyelengaraannya,  Pemilu 2014 diharapkan akan menjadi pemilu yang dapat menjadi tumpuan rakyat untuk kembali percaya pada hasil-hasil pemilu.

Indikator berikut dapat menjadi panduan agar kita bisa menciptakan Pemilu yang berkualitas. Diantaranya:

  1. Pemilu diselenggarakan komisioner profesional, kredibel, dan independen.
  2. Rakyat mendapat hak memilih
  3. Masyarakat memiliki tingkat literasi pemilu atau melek politik
  4. Partai dengan program yang jelas
  5. Rekam jejak kandidat yang baik
  6. Peradilan pemilu yang tidak berlarut-larut
  7. Konversi suara yang proporsional, dan
  8. Kompetisi pemilu yang fair (*)

 

Sekeping Narasi dari Karampuang

Pukul 09.00. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju masih ramai, sisa kesibukan yang digelar sejak pagi buta. Ada puluhan kapal motor yang berayun-ayun gelombang, sandar dilabuhan atau dermaga kecil yang memanjang mengikuti liukan pantai, dan berbatas langsung kampung nelayan. Riuh-rendah suasana diantara suara pedagang, knalpot, dan mesin-mesin diesel.

Dengan naik sepeda motor dari rumah, saya bersama Dimas Wahab rekan di KM segera bergabung dengan warga yang hendak menuju Tanjung Rangas, dan Pulau Karampuang. Yang terakhir ini hanya sepemandangan mata dari pantai Manakarra.

Sejak menetap di Mamuju akhir tahun 2004, baru Ahad pagi lalu, saya kesana. Menuju pulau yang berarti rembulan. Beberapa warga menyebut, Karampuang juga bermakna bulan purnama.

Nama ini (mungkin) tidak memiliki kaitan mitologi dengan Karampuang, pemukiman adat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (?) Konon Karampuang di Sinjai bermula dari penamaan tempat pertemuan antara Kerajaan Gowa (Karaeng) dan Kerajaan Bone (Puang) seperti yang tertulis di www.portalbugis.com.

***

Rupanya, kami berdua penumpang yang sejak tadi ditunggu. Isnaeni Kurniatun, guru madrasah tsanawiyah yang mengundang KM telah mengingatkan juru mudi kapal motor, untuk menunggu. “Kami sudah sampaikan bahwa ada tambahan penumpang yang sedang ditunggu,” ujarnya ketika bertemu di dermaga. Dia ditemani rekannya Siti Bahria, alumni salah satu universitas swasta di Makassar.

“Rasanya sepeti di pasar terapung Banjarmasin,” sebut Dimas Wahab saat menjejak kaki di anjungan. Butuh keterampilan tersendiri untuk bisa menyentuh papan geladak, sebab kapal tak pernah berhenti naik-turun. Bila tidak, bisa-bisa nyemplung ke laut.

Setiap hari kapal-kapal motor yang dapat menampung puluhan penumpang tersedia melayani rute pergi-pulang ke Karampuang. Tidak lama berselang, penulis telah duduk di sisi dalam kapal. Sebuah mesin diesel merek Tianli, memekakkan telinga ketika pertama kali dikebut. Kapal seperti mau pecah. Tidak ada pelampung yang disiapkan sebagai standar keamanan bila keadaan darurat.

Kami pun melaju dalam debur ombak yang melandai. Tiupan angin juga tidak begitu kencang. Langit dengan awan berarak tampak indah memayungi kota Mamuju. Belasan tower milik provider telekomunikasi yang menjulang disela pemukiman warga kota seandai tugu besi.

Mamuju yang dahulu gulita kini penuh warna. Setiap kontur tanahnya yang berbukit kian sesak. Yang terasa menjorok ke Karampuang yakni penimpunan pinggir laut yang membentang dari area TPI hingga ke Maleo. Hmmm, inikah kota ini yang makin bersolek.

Ketika lamat-lamat kota makin menjauh, seumpama Hotel Maleo yang bak kubus dari laut. Mesin diesel buatan China itu tiba-tiba berhenti. Tak ada semburat kepanikan diantara 21 penumpang pagi itu, juru mesin yang lincah dan pengalaman hanya menyahut, “baling-balingnya dibelit sampah!” gerutunya dari buritan ketika kapal mulai bergerak.

Saya hanya menggelengkan kepala, ingin menepikan cemas yang mendadak. Lalu kembali menikmati laut, sambil mengerjapkan airnya yang asin. Kedalaman yang membiru menyimpan rahasia dan kekayaan melimpah. Di sini, disepanjang tahun nelayan Mamuju, Polewali dan Majene mencoba nasib baik dari laut.

Kurang 20 menit pelabuhan kayu yang ada di Dusun Karampuang telah kami titi. Panjang dermaga mungkin 100-an meter, tingginya empat-lima meter. Panorama segera berubah drastis ketika pertama kali menjejak pulau yang amat dekat pusat kekuasaan di Mamuju, dan Sulawesi Barat ini.

Dari Karampuang, kantor Bupati Mamuju, kantor DPRD Mamuju, kantor DPRD Sulbar, dan Gubernuran yang berdiri megah di seberang laut seperti poster kalender tahunan. Atau kartu pos berwarna kontras. Sisi bukitnya yang membentang lambat-laun akan serupa Balikpapan, bisa jadi kota Mamuju akan lebih perlente. Karena masih ada kesempatan dalam tata ruang.

Tak ubahnya perkampungan nelayan di manapun. Menyusuri setapak Karampuang sesungguhnya dapat menjadi rute wisata tersendiri, selain sumur jodoh tiga rasa itu. Trek bagi pejalan kaki atau kegiatan bersepeda di Karampuang penulis yakin akan dapat memicu destinasi ini lebih baik ke depan. Namun rencana pemerintah sepertinya tidak akan mengindahkan potensi dan nilai-nilai sosial-budaya di tempat ini.

“Kabarnya akan ada kerja sama dengan pengusaha China untuk menjadikan Karampuang sebagai salah-satu pusat hiburan. Rencananya juga akan ada dibangun jembatan besar ke sini, benar itu pak?” selidik seorang perempuan setengah baya kepada penulis. Di media cetak dan situs berita online kabar itu memang tersiar.

Informan ini sesungguhnya risau bila daerah dengan tujuh dusun itu akan berganti adab. Yang dikalkulator sebaiknya jangan hanya soal untung-rugi tetapi juga mengenai kearifan lokal. “Kami ini hanya butuh bagaimana ekonomi makin membaik pak, anak-anak bisa sekolah itu saja,” paparnya ketika tahu bahwa penulis wartawan.

Kunjungan penulis ke pulau ini, sesungguhnya ingin bertemu anak-anak madrasah tsanawiyah Karampuang. Mereka sejak tahun lalu ingin belajar menulis. Melalui akun facebook mereka mengirim undangan lisan. Rencana itu pun selalu bergeser menyesuai jadwal dan kondisi alam. Janji ketemu pekan lalu batal, akibat cuaca yang tidak bersahabat sejak pagi.

“Terus terang, kami berharap mereka tidak hanya bisa baca, tulis dan menghitung. Tapi kami ingin anak-anak di sini juga pandai mengembangkan gagasan, dan ide mereka dalam bentuk tulisan,” sebut bu Isnaeni, perempuan berjilbab besar yang telah tiga tahun menjadi guru di Yayasan Al-Chaeriyah Mamuju. Perempuan asal Jawa Tengah ini setiap hari pergi-pulang ke Karampuang.

Untuk mencapai sekolah itu, rupanya harus melewati setapak yang menjadi jalan utama di sana. Madrasah ini sebenarnya telah terlihat saat menuju dermaga. Ruang kelas yang dibangun di atas karang itu harus ditempuh dengan menyusuri jalan yang rimbun. Kita juga harus berjalan di halaman belakang SDN Inpres Karampuang, dan melewati sebuah rumpun bambu yang melebat.

Madrasah yang didirikan untuk pendidikan gratis ini, kini telah menampung 40-an siswa. Meski masih sangat terbatas, keberadaan 10 guru di tsanawiyah telah cukup membantu. Semua bidang studi dapat ditangani meski dengan kompetensi dan sarana yang belum memadai.

“Kami sangat senang dengan guru-guru kami. Tiap hari mereka mengajarkan hal-hal yang baik. Sekarang saya telah pandai membaca al-Quran, dan bisa shalat. Apalagi kami bersekolah secara gratis,” tulis Hasni dalam paper singkat yang menjadi tugas perkenalan.

19 lembar halaman dari 19 peserta “Sekolah Menulis” Karampuang membuat penulis diliputi haru. Betapa banyak harapan meninggi itu yang mungkin hanya akan menguap dalam gemuruh lautan. Mereka memiliki cita-cita menjadi guru, dokter, ustdaz, TNI, wartawan hingga menjadi seorang Presiden.

“Saya tidak tahu, apakah saya masih bersekolah setelah tamat dari madrasah ini kelak. Orangtuaku hanya seorang nelayan, tidak memiliki biaya. Makanya saya sangat gembira saat tahu, ada sekolah gratis bagi kami di sini,” tulis siswa lainnya.

Ada emosi yang membuncah, saat mengajarkan keterampilan menulis bagi anak-anak ini. Di sela fasilitas yang sangat terbatas, mereka sangat antusias dan berbakat. Penulis jadi mengingat bagaimana Laskar Pelangi di Bangka Belitung itu menyelia kisahnya. Bagaimana mereka yang selama ini hanya mampu menikmati kerlap-kerlip kota Mamuju dari kejauhan.

Di Sulawesi Barat tentu masih banyak kisah yang sedramatis anak-anak Karampuang yang juga ingin melihat kota-kota besar di dunia. Melanglang dalam pengalaman yang suatu ketika akan mereka tulis dalam halaman surat kabar atau buku. Saya memimpikan akan lahir satu orang atau lebih, anak-anak Karampuang yang mahir menuangkan kata dalam standar jurnalistik lebih baik.

“Saya ingin jadi orang yang terkenal, makanya saya juga ingin jadi penulis yang hebat,” ungkap Hajril sang ketua Osis. Usai mendengar potongan kisah para penulis dan orang-orang hebat di dunia. Saya tak lupa menyampaikan bagaimana seorang Menteri bernama Dahlan Iskan yang juga alumni madrasah seperti mereka. Beberapa siswa menundukkan wajah ke lantai mendengar cuplikan itu.

Karampuang berjarak sekitar 3 mil laut dari kota Mamuju. Area seluas 6,21 kilometer persegi ini memiliki beberapa obyek wisata. Selain sumur jodoh dengan tiga rasa: tawar; asin dan payau, Karampuang juga memiliki gua kelelawar. Ahad (23/2) pagi, penulis sekapal dengan tiga orang pemuda yang memanggul senapan angin. Tujuannya ke gua kelelawar itu.

“Karampuang memiliki mitologi tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Kekhasan yang seharusnya memberi tempat yang cukup untuk mendapat perhatian serius dari Pemkab Mamuju,” tutur Ikrar salah seorang pemuda Karampuang. Ia menyebutkan, sebagai penduduk asli Karampuang, leluhurnya memiliki hubungan kerabat dengan orang-orang Sirindu, Majene.

Usai menyantap nasi panas, bau peapi, tuna digoreng sambal kecap, dan sayur mi instan yang dihidangkan, penulis bergegas pulang. Cara menikmati eksotisme pulau itu belum lunas. Laut mulai pasang ketika belasan tatapan mata mengantar kami ke dermaga. Karampuang yang sangat dekat di mata itu, ternyata tak cukup ditulis sekadarnya. Semoga ini baru halaman pertama… (*)