Menjaring Komisioner Pemilu yang Maka dan Sitinaya

LEAD ini dimulai disela tahapan Pemilu 2014 yang terus berderak. Meski tak lazim, upaya penulis menurunkan catatan ini sebagai turunan asas keterbukaan dan transparansi yang dijunjung komisioner di KPU Sulawesi Barat. Ini mungkin sebuah cara berkomunikasi agar publik dapat memahami, dan mengetahui apa yang dilakukan para penyelenggara pemilu, khususnya KPU.

Uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisioner KPU Provinsi Sulbar secara bergelombang dalam dua pekan ini di tiga kabupaten, sebagai rangkaian dari tahap akhir seleksi untuk menjaring calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten di Mamuju Utara; Mamuju; dan Majene. Materinya meliputi pengetahuan kepemiluan, integritas, independensi dan klarifikasi tanggapan masyarakat.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan di setiap kabupaten, akan dibawa ke rapat pleno untuk dinilai secara bersama, sebelum memilih dan menetapkan lima orang terbaik dari 10 nama yang ada. Agar ini berlangsung fair, semua proses wawancara yang digelar dalam bentuk panel direkam untuk dapat diperdengarkan ulang. Meski pola ini dinilai cukup berat bagi kandidat yang tidak memiliki mental yang kuat, tapi mekanisme itu dianggap sebagai alternatif untuk menihilkan subyektifitas.

KPU Sulbar akan berupaya seobyektif dan semaksimal mungkin mendapatkan komisioner yang kapabel; kredibel; kompeten; berintegritas, dan memiliki standar loyalitas yang tinggi terhadap pemilu yang jujur dan adil. Mungkinkah deret sebaik itu? Ini tentu akan menyembul dalam benak publik dan stakeholder Pemilu 2014, sebagai pertanyaan dan ragam perspektif lainnya. Jawabannya jelas, bisa!

Penulis yakin Lima Orang Komisioner KPU Sulbar saat ini memiliki kapasitas, visi dan misi yang jelas untuk menjadikan lembaga penyelenggara pemilu di setiap kabupaten menjadi sebuah Rumah Pemilu yang ramah, dan berkualitas.  Sebab mereka yang terpilih harus bisa dipastikan akan mampu memahami, dan menjalankan semua regulasi yang diterbitkan KPU dengan baik.

***

Di negara-negara demokrasi yang baru, saat ini semakin meningkat kecenderungan untuk membentuk penyelenggara pemilu independen dan mandiri. Itu sebagai langkah penting dalam mendesain kultur independensi, dan tradisi tidak berpihak serta membangun kepercayaan dari para pemilih dan partai politik dalam proses pemilu. Jimly Assidiq, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) begitu mewanti-wanti soal independensi. Menurutnya, para penyelenggara Pemilu tak cukup sekadar independen semata, tetapi mereka pun harus terlihat independen.

Sejatinya, di setiap daerah kabupaten atau provinsi bahkan Negara para penyelenggara pemilu sebaiknya dipilih dari para profesional untuk menjadi pengurus Pemilu. Dalam diskusi terbatas dengan beberapa wartawan di Mamuju, pekan lalu, penulis menggariskan kalimat bahwa para komisioner di KPU sesungguhnya para Pelayan atau Abdi dengan sebutan lebih elegan sebagai Pejabat Negara Penyelenggara Pemilu. Pendekatan ini untuk menemukenali urgensi, betapa Pemilu mestinya diurusi para profesional yang memungkinkannya bekerja sepenuh waktu, tanpa tekanan, dan tidak dikoptasi kekuatan serta kepentingan apapun.

Kepanitian besar yang dibentuk secara kolosal, berkala dan mandiri ini, juga sebaiknya memiliki latar belakang dan pengalaman yang matang serta diberi pelatihan bidang sosial, politik juga hukum. Setiap orang yang dipilih sebagai Komisioner juga harus bisa menjamin dirinya untuk melakukan kegiatan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Sebagai Pelayan publik di bidang Pemilu para komisioner harus melayani kepentingan semua warga negara dan peserta pemilu secara adil.

Catatan ini paling tidak, akan memberi pedoman kepada para penyelenggara pemilu di lingkup KPU yang memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Penyelenggara pemilu pada intinya mereka yang sanggup menjalankan fungsinya pada setiap tahap proses pemilu secara tidak berpihak, transparan dan efisien. Wakafkanlah diri Anda untuk senantiasa berani, dan tanpa rasa takut untuk berdiri di pematang waktu, dan menepikan diri dalam arus kepentingan banyak pihak.

***

Unsur-unsur penting dari pemilu yang bebas dan adil, mencakup beberapa hal, antara lain: penyelenggara pemilu berfungsi tanpa pemihakan, atau praduga politik; dan mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan. Karena setiap dugaan manipulasi, persepsi, dan bias pandangan akan memiliki dampak langsung. Tidak hanya pada kredibilitas penyelenggara yang memiliki tanggung gugat, tetapi juga nilai dari keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Unsur lain yang tidak bisa dinafikan, yakni efisiensi dan keefektifan. Hal itu merupakan komponen berkaitan dari semua harapan pada kredibilitas pemilu. Urgensi untuk proses pemilu yang efisien, menyangkut kegagalan dan semua masalah teknis yang benar-benar dapat menimbulkan kekacauan, carut-marut dan kegagalan seluruh proses pemilu. Dua hal ini bertumpu pada profesionalisme staf, standar etika penyelenggara, dan sumber daya yang dimiliki.

Pada akhirnya, kredibilitas menyeluruh dari suatu proses pemilu secara substansial tergantung semua kelompok yang terlibat. Sebutlah partai politik, pemerintah, masyarakat pemilih, pengamat dan media massa, yang secara sadar ikut serta dalam proses membangun kesadaran pemilih. Juga teramat dominan dalam mewarnai bangunan struktur dan proses pemilu.

Menjaring Komisioner Pemilu yang kompeten dan kredibel bukan sebuah pekerjaan mudah. Ini jelas akan bersinggungan dengan banyak aspek. Keliru menempatkan sejumlah orang pada posisi, tanggung jawab, dan peran pentingnya sebagai penyelenggara Pemilu akan sama berarti sebagai kegagalan menjaring calon-calon pemimpin di daerah secara tidak langsung.

Tapi sungguh, secara sadar ini akan dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan elegan. Kita jauh sebelumnya telah memiliki norma kepatutan dan kelayakan, yang dipahatkan dalam tuturan “pappasang” tentang cara memilih orang-orang yang “Maka”, dan “Sitinaya”. “Tomaka” menyangkut kapasitas intelektual, kompetensi dan kematangan pengalaman, sementara Tositinaya maujud  dari orang-orang yang memiliki kearifan dalam sikap. Dua entri yang akan mampu menopang KPU sebagai penyelenggara Pemilu berwibawa… (*)

Mamuju, 20 Juni 2013

 

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s