Pemilu sebagai Agenda Bersama

Oleh Adi Arwan Alimin

PEMILU sarana untuk mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu merupakan langkah pertama dari maujud keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di suatu negara demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti, pemilu juga dipandang sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.

Sedang menurut Ryaas Rasyid, terdapat dua mekanisme yang secara efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam sistem demokrasi, yaitu: pertama, pemilihan umum yang bersifat reguler, dan kedua kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Jadi secara hakiki demokrasi menghendaki agar pemilu untuk wakil rakyat, dan pemimpin di daerah menjamin adanya peluang yang sama bagi setiap partai dan kandidat.

Robert Dahl menyitir, pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilu telah menjadi parameter dalam mengukur demokrasi tidaknya suatu negara. Maka sangat penting mewujudkan sebuah pemilu yang mengarah pada nilai-nilai demokrasi. Di sinilah mengapa urgensi pemilu yang bersih itu harus diwujudkan bersama.

 

Partai politik pada awalnya lahir pertama kali di negara Eropa barat. Partai politik merupakan manifestasi dari sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasi diri, parpol kemudian berkecambah dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Pendapat Sigmund Neumann dalam Modern Political Parties menyebutkan partai politik adalah organisasi dari akitivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Sistem kepartaian berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum. Pada umumnya sistem pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam negara atau organisasi yang sebagian atau seluruh anggotanya memilih sejumlah orang menduduki jabatan tertentu. Pemilihan umum merupakan legitimasi atau pengabsahan pada seseorang pada jabatan-jabatan politis di pemerintahan. Aspek penting lainnya yang tidak bisa dinafikan pada pemilu mengenai partispasi pemilih potensial diberikan, atau memiliki hak memilih.

Sistem kepartaian yang diterapkan di Indoensia saat ini adalah sistem multipartai, hal ini didorong oleh keanekaragaman budaya politik masyarakat. Perbedaan ras, agama dan suku bangsa menggiring kecenderungan untuk menyalurkan ikatan-ikatan primordial itu dalam satu wadah yang lebih kecil, atau partai politik. Sistem multipartai ini tumbuh karena beberapa sebab, antara lain, kebebasan tanpa restriksi untuk membentuk partai-partai politik dan dipakainya sistem pemilihan umum yang proporsional.

Dengan sistem pemilu yang sehat, dan adanya sistem kepartaian yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat untuk tidak hanya menjadi peserta siklus pemilu. Maka rekrutmen dalam sistem pemerintahan dapat dipastikan akan berjalan lebih baik. Sayangnya, bangunan sistem pemerintahan sejauh ini masih sangat dipengaruhi oleh partai-partai yang memenangkan pemilu secara nasional, atau pemilu secara lokal. Itulah sebabnya kita semakin kuatir bila sistem kepartaian akan mengarah ke politik dinasti seperti yang menjadi fenomena di era otonomi daerah.

Dalam hubungannya dengan kekuasan, konsep tentang sistem politik atau lebih khusus lagi sistem pemerintahan, sudah dikenal sejak lama. Dipandang dari aturan main, pemerintahan memiliki tiga acuan pokok yaitu konstitusi, hukum, dan etika. Dari perspektif inilah kita seharusnya merencanakan dan melaksanakan pemilu yang berkualitas. Kausalitas antara sistem pemilu, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan merupakan jaringan sebab akibat yang menentukan nasib bangsa ini.

 

Siklus atau tahapan Pemilu diatur UU Nomor 8 Tahun tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam Bab II Pasal 2 yang menekankan pelaksanaan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai pasal 4 ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

 

 

Berikut ini 11 tahapan atau siklus penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

 

a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan

peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar

Pemilih;

c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

d. penetapan Peserta Pemilu;

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah

pemilihan;

f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota;

g. masa Kampanye Pemilu;

h. Masa Tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara;

j. penetapan hasil Pemilu; dan

k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

 

Kesempatan untuk menciptakan pemilu berkualitas lebih terbuka saat ini. Dengan peserta pemilu yang hanya belasan partai politik memungkinkan kita mendorong pemilihan umum dengan tingkat pemilih yang lebih rasional. Menurunnya kepercayaan rakyat pada partai politik, sedikit banyak terbantu dengan jumlah pilihan yang sedikit. Namun hal ini dapat diwujudkan bila pemilihan umum dianggap sebagai agenda bersama, dan memiliki stakeholder yang bersinergi satu sama lain agar seluruh siklus pemilu berjalan dengan baik.

Menciptakan pemilihan umum yang berkualitas, bukanlah tanggung jawab KPU/KPUD semata. Tetapi seyogianya menjadi bagian dari masyarakat sipil dan partai politik. Bila Pemilu 2009 lalu masih terdapat banyak masalah dan kekurangan dalam penyelengaraannya,  Pemilu 2014 diharapkan akan menjadi pemilu yang dapat menjadi tumpuan rakyat untuk kembali percaya pada hasil-hasil pemilu.

Indikator berikut dapat menjadi panduan agar kita bisa menciptakan Pemilu yang berkualitas. Diantaranya:

  1. Pemilu diselenggarakan komisioner profesional, kredibel, dan independen.
  2. Rakyat mendapat hak memilih
  3. Masyarakat memiliki tingkat literasi pemilu atau melek politik
  4. Partai dengan program yang jelas
  5. Rekam jejak kandidat yang baik
  6. Peradilan pemilu yang tidak berlarut-larut
  7. Konversi suara yang proporsional, dan
  8. Kompetisi pemilu yang fair (*)

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s